Bima Arya Applauds Perindo Party: Youthful, Innovative, and Publicly Conscious

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiartobaru-baru ini berbicara di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk kader DPRD periode 2024–2029 yang berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, ia memuji kinerja Partai Perindoyang menurutnya sangat segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Kesadaran Tinggi”

Bima Arya menyatakan bahwa, dibandingkan dengan partai-partai yang lebih senior, Perindo menonjol sebagai partai yang lebih muda tetapi memiliki kesadaran publik yang tinggi. “Perindo ini terbilang muda, namun tingkat kesadaran publiknya tinggi,” katanya.

Semangat Kolaborasi

Wamendagri menambahkan bahwa Perindo saat ini dipenuhi banyak tokoh muda dari latar belakang aktivisme, termasuk mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, sosial, hingga aktivis disabilitas. Menurutnya, ini adalah contoh sinergi kolaboratif yang mengagumkan!

Kritik Konstruktif untuk Mencegah Pejabat Menyimpang

Bima juga menekankan pentingnya peran DPRD yang diisi kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan anggaran daerah (APBD) secara efisien dan tepat sasaran:

“Dana publik harus kembali ke rakyat, bukan ke kantong pejabat. DPRD dapat menjaga agar hal ini konsisten terlaksana.”

Ia juga menegaskan bahwa DPRD perlu berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah tidak berada di jalur yang semestinya.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah—pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara besar-besaran—hanya dapat dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi pelopor dalam kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Ringkasan Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai muda dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor—mahasiswa, media, sosial, dan disabilitas
Peran DPRD Harus mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik terhadap kepala daerah jika perlu
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan tinggi dan pengentasan kemiskinan